Kasus Suap Pengurusan Dana Perimbangan, KPK Tetapkan Politikus PAN Tersangka

 

Ketua Harian DPD PAN Subang, Suherlan (SL) ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pakar partai DPRK itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana perimbangan di APBN Perubahan 2017 dan APBN 2018.

Sebelumnya, KPK melakukan pengembangan dari kasus yang menjerat eks anggota DPRK Sukiman, eks Plt Kadis PUPR Pegunungan Arfak, Papua Barat Natan Pasomba; Serta mantan pejabat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan, Pedesaan Suriah. Sampai saat itu, dengan bukti awal yang cukup untuk membuktikan Seherlan sebagai tersangka.

KPK menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan dengan tersangka SL yang merupakan pegawai ahli Fraksi PAN DPR dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PAN Subang sehari-hari. kata Kariotto Deputi Penindakan Penindakan KPK dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

KPK memutuskan langsung menahan Sehirlan setelah diperiksa sebagai tersangka. KPK menggelar Sehirlan selama 20 hari di Rutan KPK, Jalan HR Rasuna Said, Cavling C1, Jakarta Selatan.

“Untuk keperluan penyidikan, tim penyidik ​​menahan tersangka SL selama 20 hari pertama terhitung sejak 22 November 2022 sampai dengan 11 Desember 2022 di Rutan KPK Area C1 Gedung ACLC,” kata Kariotto.

Keterlibatan Suherlan

Suherlan diduga terlibat membantu pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kawasan Pegunungan Arvak. Suherlan juga diduga terlibat suap dana dalam pengurusan DAK kawasan Pegunungan Arfak.

Suherlan diduga menerima uang Rp 800 juta dengan mantan pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kimenko) Riva Surya.

“Reva Surya dan tersangka juga mendapat uang terpisah dari yang diterima Sukiman, senilai sekitar Rp 800 juta,” kata Kariotto.

Kasus ini bermula saat Natan Pasomba meminta bantuan Rifa Surya untuk memfasilitasi pengalokasian dana DAK dalam APBN Perubahan 2017 di kawasan Pegunungan Arfak. Riva kemudian memperkenalkan Nathan kepada Suherlan yang merupakan spesialis Sukiman.

Selanjutnya, Natan, Riva, dan Swerlan bertemu dan menyepakati jika APBN Perubahan 2017 dicairkan untuk kawasan Pegunungan Arvak, maka Riva, Sohran, dan Sukiman akan mendapatkan 9 persen dari nilai DAK APBN Perubahan 2017.

Dengan bantuan Sukiman, DAK untuk kawasan Pegunungan Arfak senilai Rp 49,9 crore telah disetujui oleh Banggar DPR RI. Kemudian Reva dan Seherlan melaporkan kabar tersebut kepada Nathan.

Karena aransemen pertama berhasil, Natan Basumba kembali mengajak Reva Surya, Swerlan dan Sukeman. Natan kembali meminta bantuan dan fasilitasi untuk mendapatkan alokasi dana APBN DAK 2018 untuk wilayah Pegunungan Arfak dengan kesepakatan besaran fee tetap 9 persen dari nilai dana APBN DAK 2018.

Hasilnya, alokasi dana DAK dalam APBN tahun 2018 untuk wilayah Pegunungan Arfak mendapat persetujuan dari Banggar DPR RI sebesar Rp 79 miliar. Setelah menyetujui semua permintaan Natan, Reva Surya, Suhrlan, dan Sukiman menerima bayaran yang dijanjikan.

Teknisnya transfer uang dari Natan Pasomba ke Rifa Surya dan Suherlan melalui transfer bank menggunakan rekening PT DIT (Dipantara Inovasi Teknologi) yang kemudian dikirim ke Sukiman secara tunai dengan total sekitar Rp 2,6 miliar dan $22 ribu USD.

Atas perbuatannya,Suherlan diduga melanggar Pasal 12 huruf A atau B atau Pasal 11 UU RI No 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) 1 dari KUHP.

Referensi;https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-suap-pengurusan-dana-perimbangan-kpk-tetapkan-politikus-pan-tersangka.html